Konservasi, Kemiskinan dan Transformasi Sosial

Gerakan konservasi di Indonesia, setidaknya telah berlangsung sejak empat dasa warsa yang lalu. Kegiatan rehabilitasi  hutan  (reboisasi)  dan  lahan (penghijauan) telah dimulai sejak akhir tahun 60-an. Berawal dari sebuah proyek, kemudian menjadi sebuah gerakan nasional yang dikukuhkan melalui Instruksi Presiden No. 8/1976. Dalam jangka waktu tiga puluh tahun, gerakan tersebut tidak pernah terhenti, komitmen pemerintah dalam kegiatan reboisasi dan penghijauan bahkan semakin tinggi dengan digulirkannya Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) pada tahun 2004.

Pemerintah juga memiliki komitmen dalam konservasi keragaman hayati, Direktorat Perlindungan dan Pelestarian Alam (PPA) telah ada sejak urusan kehutanan masih dibawah Departemen Pertanian. Pada saat Departemen Kehutanan terbentuk pada tahun 1983, Direktorat PPA ditingkatkan menjadi Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA). Luas kawasan konservasi baik daratan maupun lautan terus ditingkatkan. Gerakan konservasi yang telah dirintis oleh pemerintah, mulai tahun 1990-an, diperkuat oleh kehadiran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) baik yang berskala lokal, nasional maupun internasional. LSM yang merupakan representasi dari civil society ini mulai bermunculan bak jamur di musim hujan, menjelang dan setelah masa reformasi.

Jelaslah, bahwa konservasi bukanlah barang baru di Indonesia. Pertanyaannya, mampukah kerusakan hutan dikendalikan dan konservasi ditegakan? Secara jujur, success story Indonesia dalam gerakan konservasi masih sangat minim. Deforestasi melaju kencang hampir tanpa kendali, sedangkan perbaikan, kalaupun ada, sangat tidak seimbang dengan mega kerusakan yang terjadi. Ironisnya, gerakan reformasi, demokratisasi dan otonomi daerah selama ini tidak mampu menegakan konservasi, sebaliknya konservasi justru semakin surut kebelakang. Laju deforestasi justru semakin meningkat dalam era reformasi. Pertanyaannya kemudian, apakah yang melatar belakangi kegagalan gerakan konservasi di Indonesia?

Selama ini sebagian besar upaya konservasi baik yang difasilitasi oleh pemerintah maupun lembaga konservasi (LSM) dilaksanakan dalam bentuk keproyekan. Karakter utama proyek adalah kesementaraan (temporer), aturan administrasi yang kaku dan indikator ketercapaian yang monumental dan (sering) tidak realistis untuk dicapai dalam waktu yang terbatas. Implikasinya, pelaksana proyek sering hanya berorientasi pada hasil yang bersifat instant, tanpa memperhatikan proses. Dampaknya, berbagai gerakan konservasi hutan kalau toh ada, biasanya hanya berlangsung sesaat.

Proyek konservasi (atau proyek apapun di negeri ini) sering justru mendidik masyarakat dan birokrat bermental keproyekan. Jiwa kemandirian masyarakat dan perbaikan kinerja pemerintah yang harusnya terbangun oleh keberadaan proyek, sering tidak tercapai, sebaliknya justru tergantung oleh proyek. Padahal ‘proyek’ hanya dimaksudkan sebagai triger (pemicu) sebuah perbaikan, kemudian perbaikan tersebut mesti dipelihara dan dikembangkan oleh pemerintah dan masyarakat dalam periode pasca proyek.

Proyek yang dimaksudkan untuk membangun budaya kerja, sering justru hanya memperkuat budaya materialisme. Masyarakat yang sejak jaman dulu kala memiliki tradisi menanam pohon misalnya, kini untuk menanam di kebunnya sendiri yang notabene untuk kepentingannya sendiripun, mesti didorong oleh kucuran dana Gerhan. Pemerintah yang bertugas mengelola kelestarian hutan sering tidak mampu mengendalikan kerusakan hutan yang ada didepan mata, karena untuk bertindak harus menunggu kucuran dana proyek.

Singkatnya, berbagai proyek yang ada selama ini tidak berhasil membangun kemandirian masyarakat yang merupakan kunci utama dalam gerakan pemberdayaan masyarakat di bidang konservasi sumberdaya alam. Sedangkan semangat pengabdian dan kesetiakawanan (jiwa korsa) aparat pemerintah di bidang konservasi justru terkikis oleh budaya materialisme yang dipicu oleh sistem keproyekan.

Konservasi dan kemiskinan

Menjelang musim kemarau, bulan Juli dan Agustus tahun 2006, melalui iklan layanan masyarakat di layar kaca, Presiden bersama Menteri Kehutanan begitu gencar melakukan kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan, ‘Ini harus kita hentikan! Ironisnya, di lapangan, kebakaran hutan dan pembakaran lahan terus terjadi hampir tidak terkendali.

Pertanyaannya, apakah pemerintah sudah tidak berwibawa lagi? Atau masyarakat sudah begitu bebal (ignorant)? Tepatnya, kenyamanan lingkungan belum dirasakan sebagai kebutuhan hidup oleh masyarakat yang masih berjuang melawan belitan kemiskinan. Kenyamanan lingkungan (baca: konservasi) hanya menjadi kebutuhan masyarakat yang sejahtera, sebagaimana masyarakat di Singapura dan Malaysia dan negara maju lainnya yang memiliki tingkat kemakmuran yang tinggi. Kebutuhan utama masyarakat Indonesia adalah menyiasati  kebutuhan hidup ditengah semakin terbatasnya pilihan  pemenuhan hidup. Perusakan lingkungan dilakukan, bukan semata karena miskinnya pemahaman, melainkan karena keterbatasan pilihan. Masyarakat tidak melakukan konservasi bukan karena mereka kurang memahaminya, melainkan mereka tidak berdaya untuk melakukannya !

Memahami kondisi ini, gerakan konservasi di Indonesia jelas tidak cukup dilakukan melalui kegiatan penyadaran. Gerakan konservasi harus mampu menciptakan kondisi pemungkin (enabling condition ) untuk membuat masyarakat berdaya. Yang dimaksud sebagai masyarakat berdaya adalah masyarakat yang memiliki kemandirian, memiliki kemampuan mencari nafkah secara manusiawi, masyarakat yang memiliki harkat dan martabat, masyarakat yang mampu mengaktualisasikan diri, masyarakat yang memiliki bargaining power.

Ketidak berdayaan masyarakat berakar pada faktor kemiskinan, baik kemiskinan alamiah maupun kemiskinan struktural. Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kualitas sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang rendah sehingga mereka tidak mampu berproduksi.

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang secara langsung atau tidak disebabkan oleh kurang tepatnya tatanan kelembagaan. Dalam hal ini, tatanan kelembagaan dapat diartikan sebagai tatanan organisasi atau kebijakan ekonomi pemerintah yang tidak memihak pada masyarakat miskin. Kemiskinan adalah buah dari buruknya iklim hidup yang terwujud pada sulitnya kelompok masyarakat mengakses pelayanan publik.

Kemiskinan dan ketidak berdayaan bak ayam dan telur, tidak jelas mana yang lebih dulu ada. Karena kemiskinan, maka masyarakat tidak berdaya. Hal ini membuat mereka selalu menjadi obyek pemerasan masyarakat yang lebih berdaya, dan karenanya mereka semakin miskin dan tidak berdaya. Kondisi ini membuat masyarakat semakin tidak peduli terhadap konservasi. Ketidak pedulian tersebut berdampak pada semakin merosotnya kualitas hidup dan kehidupan masyarakat dan karena itu mereka semakin miskin dan tidak berdaya.

Gerakan konservasi dengan demikian harus mampu memutus lingkaran setan (vicious circle) kemiskinan dan ketidakberdayaan. Tanpa menyentuh akar masalah yang sebenarnya, sebagaimana berbagai proyek konservasi di negeri ini, konservasi di Indonesia hanya akan menjadi sebuah wacana, sumber inspirasi penciptaan proyek-proyek baru, namun tidak pernah hadir dan dibutuhkan oleh masyarakat akar rumput. Gerakan konservasi adalah gerakan membangun kehidupan, karenanya harus bersifat total, menyentuh seluruh aspek hidup dan kehidupan masyarakat.

 

Konservasi  dan  Transformasi   Sosial

Sumberdaya hutan memiliki kandungan kekayaan yang luar biasa, baik yang bersifat tangible (kayu maupun non-kayu), maupun yang intangible (keindahan alam, hasil air, keragaman hayati). Ironisnya sebagian besar masyarakat yang berada di sekitar hutan adalah masyarakat miskin. Tidak ada penebang kayu atau pengumpul rotan yang hidup berkecukupan. Hal ini terjadi karena masyarakat di sekitar hutan adalah  masyarakat yang tidak berdaya. Sayangnya, pencaharian sebagai pengumpul sumberdaya justru membuat mereka semakin tidak berdaya, karena mereka hanya terbiasa menggantungkan kemurahan alam. Kondisi ini yang membuat hidup mereka terus dan semakin terbelakang.

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan tidak dapat dicapai dengan sekedar membuka akses dan kontrol masyarakat terhadap sumberdaya hutan, melainkan harus memperkuat budaya berproduksi dengan mengolah kekayaan alam yang berada di sekitar hutan. Kegiatan bisnis yang sesuai untuk konservasi, karena itu, bukanlah bisnis mengolah hutan yang (sering) berujung pada eksploitasi hutan besar-besaran oleh pihak luar, melainkan bisnis pertanian dalam arti luas.

Upaya pengalihan ini tentunya bukan hal yang sederhana, mengingat menebang kayu atau memungut rotan selain telah menjadi kebiasaan, barang yang dihasilkan juga bersifat liquid, artinya mudah diuangkan dalam waktu cepat. Sedangkan bisnis pedesaan berbasis pertanian, apapun bentuknya dan betapapun prospektifnya, tetap memerlukan proses dan waktu yang relatif lama hingga keuntungan siap dipetik. Oleh karena itu, masyarakat biasanya tidak mudah tergiur dengan alternatif baru, mereka perlu bukti-bukti yang kongkrit, mengingat kondisi ekonomi mereka yang sudah cukup berat, tidak ingin ditambah dengan peluang resiko kegagalan.

Kegiatan pengembangan bisnis dengan demikian bukanlah pekerjaan yang gampang, mengingat tidak ada ‘obat mujarab’ yang mampu merubah masyarakat secara cepat. Fasilitator pengembang bisnis harus mampu meyakinkan masyarakat terhadap berbagai keuntungan dan perbaikan ekonomi masyarakat dari model bisnis yang ditawarkan. Bisnis yang ditawarkanpun harus menjanjikan keuntungan dalam jangka waktu yang relatif pendek, karena masyarakat umumnya tidak memiliki ‘nafas yang panjang’ untuk menunggu  terlalu  lama.

Pemberdayaan masyarakat juga tidak dapat dijalankan dengan pola ‘Sinterklas’ sebagaimana yang banyak terjadi di berbagai proyek konservasi. Masyarakat harus dididik untuk tidak bermental proyek dan hanya mengharapkan bantuan cuma-cuma (there is no free lunch). Masyarakat harus dididik untuk disiplin dan  bertanggung jawab.

Komitmen masyarakat terhadap konservasi harus dibangun melalui kontrak sosial, untuk memastikan bahwa bisnis yang dikembangkan benar-benar menjadi alternatif penghasilan baru dan bukan sekedar sebagai tambahan penghasilan dari kegiatan eksploitasi hutan yang masih terus dilakukan.

Masyarakat harus memiliki kelembagaan ekonomi yang kuat dan mandiri, yang dikembangkan oleh, dari dan untuk masyarakat. Lembaga ini harus mampu berperan untuk mengatur kebutuhan ekonomi masyarakat, yaitu dari mulai proses produksi, pengolahan, pemasaran hasil, termasuk membangun akses masyarakat terhadap lembaga perbankan. Lembaga semacam ini harus disiapkan oleh pemerintah dan LSM sebagai exit strategy.

Perubahan dari masyarakat ’tidak berdaya’ menjadi ’berdaya’ adalah sebuah proses sosial yang tidak mungkin dicapai secara instant, karena hal tersebut menyangkut perubahan perilaku, perubahan sosial dan budaya masyarakat. Konservasi karena itu hanya dapat diwujudkan melalui gerakan transformasi ekonomi dan sosial masyarakat. Sesuatu yang mungkin dapat dijadikan bahan renungan bagi para penggiat konservasi di negeri ini    !